Bimtek Pelayanan BBM Subsidi di Lumajang, Perkuat Prosedur dan Pengawasan agar Tepat Sasaran

Koordinasi Lintas Sektor Subsidi Energi di Lumajang

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hariyadi menyoroti pentingnya pengawasan serta koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan subsidi energi.

Ia menekankan agar pelayanan BBM subsidi melalui surat rekomendasi berjalan sesuai aturan, tanpa menghambat akses masyarakat yang memang memenuhi persyaratan.

Menurutnya, konsistensi dalam menerapkan prosedur dan pengawasan diperlukan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Dengan demikian, penyalurannya dapat memberikan manfaat secara optimal bagi kelompok masyarakat yang berhak.

Bupati Lumajang Indah Amperawati menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan tata kelola pelayanan BBM subsidi.

Ia berharap melalui kegiatan tersebut, seluruh perangkat daerah dan pihak terkait memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur serta persyaratan penggunaan surat rekomendasi.

"Melalui bimbingan teknis ini, kami berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan BBM subsidi. Dengan demikian, masyarakat yang memang berhak dapat memperoleh pelayanan sesuai ketentuan, tanpa mengabaikan aspek ketertiban administrasi dan pengawasan," ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan penyaluran BBM subsidi dapat berjalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.