Eskapisme Politik Dalam Kebuntuan Komunikasi Koalisi Besar

Menakar Koalisi Besar Sebagai Konsekuensi Logis Ambiguitas Sistem Politik

Melihat permainan lapangan parpol Indonesia dan seluruh permainan survey politik mencuatkan banyak nama. Diusung untuk menjadi calon Presiden di 2024 membuat asumsi tentang gagalnya penerapan sistem politik yang ideal itu sungguh nyata adanya. Kenapa tidak?

Sedari awal kita harusnya bisa mendeteksi bahwa adanya presidensial thresholdyang besar, tentu tidak mungkin untuk menciptakan lebih dari 2 petarung dalam konstelasi pemilu presiden. Secara electoral yang paling memungkinkan dan efektif adalah hanya memunculkan 2 paslon presiden.

Dari sini kita bisa melihat agak masuk akal juga upaya yang dilakukan oleh Airlangga dengan memunculkan ide koalisi besar. Dalam upaya mempertegas antagonisme politik untuk tercipta dua paslon presiden di 2024, yakni dari kubu Nasdem, Demokrat, PKS dan kubu Koalisi Kebangsaan yang masih cair.

Hal ini bisa kita baca sebagai upaya yang konyol jika dibenturkan proses pembentukan koalisi ini dengan watak partai politik di Indonesia yang sangat primordialistik. Terutama dalam proses penentuan calon presiden mereka.

Kita tahu bahwa PAN, GOLKAR, PKB, GERINDRA telah gamblang menyuarakan akan mengusung ketua umum parpolnya masing-masing. Hal ini tentu tidak mudah untuk melakukan rekonsiliasi politik dengan ego primordialnya masing-masing. Sangatlah konyol jikalaupun akhirnya diusung nama  Capres dari salah satu Partai di dalam koalisi tersebut.

Sebut saja mengusung nama Sandiaga Uno atau Zulkifli hasan ini berarti mengugurkan nama capres yang telah disepakati oleh kongres masing-masing partai seperti Gerinda yang mengusung Prabowo Subianto untuk maju dalan Pilpres 2024.

Jika ini terjadi, tentu ini adalah perangai yang tidak baik secara keorganisasian dan membingungkan secara politik. Resistensi kader-kader partai kemungkinan terjadi cukup besar bagai partai yang tidak mengusung ketua umumnya.