Isu Politisasi Bansos Jelang Pilkada 2024, Pemkab Lumajang Tegaskan Netralitas ASN

Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial.

Menanggapi isu sempat ramai diperbincangan terkait penyaluran bantuan sosial yang disusupi stiker Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang di Kaliboto Lor, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lumajang, Retno Wulan Andari menjelaskan bahwa stiker tersebut disusupi di luar balai desa.

"Itu di luar ranah kami, karena penempelan stiker di luar balai desa bukan saat bantuan akan diberikan kepada masyarakat," ujarnya saat dikonfimasi di kantornya, Jumat 11 Oktober 2024.

"Untuk mengantisipasi kejadian serupa, kami telah berkoordinasi dengan Bawaslu Lumajang, Bawaslu akan mendampingi desa-desa yang akan melaksanakan pendistribusian bantuan pangan," imbuhnya.

Retno menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan kepada warga Kaliboto Lor tersebut berasal dari Badan Pangan Nasional. Sedangkan DKPP dalam hal ini hanya berkewajiban memantau kualitas beras dan memantau bantuan sudah tersalurkan.

Retno menyadari bahwa distribusi bantuan rentan dipolitisasi dan disalahgunakan. Oleh karenanya ia telah berkonsultasi dengan Bulog agar merekomendasikan penundaan distribusi.

Namun ia mengungkapkan bahwa proses penyalurannya tidak mungkin dihentikan karena sudah ada dalam time schedule penyaluran bantuan oleh PT. POS Indonesia dan Bulog.